Samarinda – “Prinsipnya, jangan sampai program wisuda itu membebani pembiayaan orang tua.” Seruan itu disampaikan Sarkowi V Zahry, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, menanggapi maraknya keluhan soal biaya wisuda sekolah yang dinilai kian tidak masuk akal, Rabu (28/5/2025).
Tradisi wisuda dari tingkat SD hingga SMA kini kembali menuai kritik, lantaran bentuk perayaannya dianggap berlebihan dan justru menjadi beban finansial bagi orang tua siswa. Menurut Sarkowi, esensi pendidikan harus dikembalikan dalam setiap kegiatan, termasuk perpisahan atau pelepasan siswa.
Ia menyatakan banyak orang tua merasa terpaksa mengikuti tradisi ini, bahkan ada yang harus berutang demi membiayai anak mereka mengikuti prosesi wisuda yang mahal. “Padahal bisa saja mereka keberatan tapi tidak enak, bahkan sampai cari utang demi wisuda anaknya,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa pelepasan siswa bisa dilakukan secara sederhana namun tetap bermakna, misalnya dengan memanfaatkan aula atau halaman sekolah, bukan menyewa gedung mewah atau hotel berbintang.
Tak hanya pada aspek biaya, Sarkowi juga menyoroti konten acara wisuda yang kerap melenceng dari nilai-nilai pelajar. Ia mengkritik adanya hiburan musik keras, joget berlebihan, bahkan melibatkan guru, yang tidak mencerminkan suasana akademik.
“Fatalnya, kadang gurunya juga ikut. Ini tidak menunjukkan bahwa mereka adalah insan pelajar. Kegiatan seperti itu justru mencoreng citra pendidikan,” kata Sarkowi.
Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur teknis pelaksanaan wisuda sekolah. Regulasi ini diharapkan menjadi rambu agar sekolah dan komite dapat menyelenggarakan acara dengan tetap menjunjung prinsip pendidikan dan tidak memberatkan orang tua.
“Saya menyarankan supaya ada Pergub yang mengatur itu. Supaya ada rambu-rambunya, meskipun diperbolehkan, asal tidak memberatkan,” tegasnya.
Sarkowi juga mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka antara sekolah, komite, dan orang tua agar kegiatan seperti ini bisa dirancang dengan lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga siswa. (ADV).
