Samarinda – “Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat RPJMD bisa disahkan.” Demikian disampaikan Seno Aji, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, seusai Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Ia mengonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyerahkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD dan telah mendapat persetujuan.
Seno menyebut bahwa setelah nota penjelasan disampaikan, DPRD akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas lebih lanjut RPJMD yang akan menjadi arah pembangunan Kaltim lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan itu, Seno juga menanggapi bencana banjir besar yang melanda sejumlah daerah mulai dari Samarinda hingga Mahakam Ulu. Ia mengakui bahwa salah satu penyebab banjir adalah kondisi Sungai Mahakam yang mengalami pendangkalan karena sudah 25 tahun tidak dikeruk.
“Sungai Mahakam sudah 25 tahun tidak dikeruk. Kami meminta Kementerian PUPR untuk segera melakukan pengerukan. Ini penting agar air bisa lebih cepat mengalir ke hilir dan mencegah banjir,” ungkapnya.
Menanggapi laporan BPK yang mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi pada Laporan Keuangan Pemprov Kaltim per 23 Mei 2025 lalu, Seno memastikan bahwa pihaknya serius menindaklanjuti temuan tersebut dalam jangka waktu 60 hari ke depan. “Sudah diskusi dengan Ibu Sekda, asisten, dan inspektorat. Kita tindak lanjuti dan itu wajib,” tegasnya.
Terkait penggeledahan Kejaksaan Tinggi atas kasus dugaan korupsi dana DBON sebesar Rp100 miliar, Seno Aji menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum pemerintahan saat ini terbentuk pada 2023. Namun, ia menyambut baik langkah kejaksaan.
“Kami mendukung kejaksaan untuk mengungkap fakta apa pun itu. Kalau dirasa sudah cukup, silakan dilimpahkan ke pengadilan sebagai P21. Kita akan mengikuti semuanya,” ujarnya.
Sementara itu, Syarifatul Syadiah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyatakan keprihatinan atas banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah, termasuk Segah dan Kelai. Ia mengapresiasi aksi cepat pemerintah kabupaten yang telah turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Kami lihat sudah ada aksi langsung. Kami apresiasi karena kita tidak bisa berdiam diri,” katanya.
Langkah koordinatif antar instansi dan pemerintah pusat menjadi penting agar bencana bisa dicegah dan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana yang telah disusun dalam RPJMD. (ADV).
