Samarinda – “Satu liang tujuh jenazah, ini bukan lagi darurat, tapi krisis kemanusiaan.” Ungkapan tegas ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menanggapi kondisi tempat pemakaman umum (TPU) di Samarinda yang kian memprihatinkan.
Krisis lahan pemakaman yang semakin nyata telah mengusik ketenangan warga di penghujung hidup mereka. Sejumlah TPU seperti Raudhatul Jannah, Muslimin, dan Tanah Merah kini nyaris tak lagi mampu menampung jenazah baru, kecuali bagi mereka yang sudah memiliki hak lahan sebelumnya.
Andi menyatakan bahwa penumpukan jenazah dalam satu liang kubur menjadi salah satu keluhan paling sering disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses.
“Kalau kita bicara di beberapa lokasi pemakaman, itu sudah bertumpuk-tumpuk. Bahkan ada yang satu liang sudah tujuh jenazah. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah,” katanya saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (30/4/2025) kemaren.
Ia menambahkan, keberadaan pemakaman swasta yang lebih tertata dan modern belum menjawab kebutuhan mayoritas masyarakat karena harganya yang tergolong tinggi. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah kota dan provinsi segera membuka TPU baru yang terjangkau dan mudah diakses oleh semua kalangan.
Lebih lanjut, Andi mengusulkan agar pemerintah aktif menjalin komunikasi dengan warga yang mungkin bersedia menghibahkan lahan mereka untuk dijadikan area pemakaman. Pemerintah tinggal memfasilitasi proses tersebut dengan membangun infrastruktur pendukung agar TPU bisa segera difungsikan.
Situasi di lapangan telah menyebabkan kesulitan besar bagi keluarga yang sedang berduka, karena proses pemakaman kini harus menunggu atau mencari alternatif yang jauh dan tidak ideal.
Sebagai solusi jangka panjang, Andi juga mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan konsep pemakaman modern, seperti sistem pemakaman vertikal atau pembangunan krematorium, yang dinilai lebih efisien dalam penggunaan lahan.
“Ini bukan semata urusan Kota Samarinda, tapi juga wajah kemanusiaan kita semua. Pemerintah harus hadir dan memberi solusi,” pungkasnya.(Adv).
