Kutai Timur, upnusakita.com – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, mengusulkan pelaksanaan pelatihan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pemerintahan. Menurutnya, pelatihan semacam ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kesadaran warga, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik dalam proses pembangunan daerah.
Yusuf menegaskan bahwa pengetahuan tentang hak-hak masyarakat, seperti hak untuk mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Ia juga menekankan kewajiban warga negara, seperti membayar pajak dan berpartisipasi dalam pemilu, sebagai hal yang tak kalah penting untuk dipahami.
“Warga harus menyadari kewajiban mereka, termasuk dalam hal membayar pajak dan ikut serta dalam pemilu,” ujar Yusuf pada Selasa (24/11/2024).
Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Dengan keterlibatan yang lebih besar dari warga, Yusuf yakin pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan pelayanan publik yang lebih baik.
Yusuf juga mengusulkan agar pelatihan ini tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi melibatkan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Ia percaya bahwa kerja sama yang baik akan mempermudah penyelenggaraan seminar, diskusi panel, dan workshop yang berfokus pada pendidikan politik dan hak-hak sipil.
Dalam memberikan contoh, Yusuf menyoroti keberhasilan beberapa daerah lain dalam melaksanakan pelatihan serupa. Ia mencatat bahwa daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu setelah pelatihan dilaksanakan. Hal ini, menurut Yusuf, membuktikan bahwa pendidikan politik mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.
Namun, ia menyadari bahwa pelaksanaan pelatihan ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kebutuhan akan sumber daya yang memadai dan pelatih yang kompeten. Oleh karena itu, Yusuf meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran guna memastikan pelatihan ini dapat dilaksanakan secara optimal.
“Anggaran untuk kegiatan ini harus diprioritaskan agar dapat menjangkau lebih banyak orang,” tegasnya. (ADV)
