Kutai Timur, upnusakita.com – Dalam rapat kerja DPRD Kutai Timur yang berlangsung Jumat (28/11/2024), Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, menekankan pentingnya transparansi anggaran sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Dengan memperjelas alokasi dan penggunaan anggaran, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara jelas tujuan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan umum,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, keterbukaan anggaran merupakan wujud pelayanan publik yang baik dan mendukung prinsip demokrasi. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan portal informasi anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Portal ini diharapkan dapat memberikan rincian penggunaan anggaran, program yang telah dijalankan, dan rencana anggaran masa depan.
“Kita percaya bahwa keterbukaan informasi ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.
Lebih jauh, Yusuf menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Ia menyarankan agar forum-forum terbuka dan musyawarah rutin menjadi bagian dari proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Menurutnya, partisipasi masyarakat akan membantu memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik.
“Keterlibatan ini dapat difasilitasi melalui musyawarah dan forum-forum terbuka yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan,” jelas Yusuf.
Ia juga menjelaskan bahwa transparansi anggaran dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memberikan akses informasi yang jelas, masyarakat akan lebih percaya bahwa dana yang mereka sumbangkan melalui pajak dikelola dengan baik untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.
Yusuf menekankan bahwa teknologi informasi bisa menjadi alat penting untuk meningkatkan transparansi anggaran. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan media sosial, situs web resmi, dan aplikasi digital sebagai sarana penyebaran informasi anggaran secara luas dan cepat.
“Hal ini bukan sekadar kewajiban, tetapi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif,” tegasnya.
Sebagai penutup, Yusuf berharap usulan ini segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia optimistis bahwa transparansi anggaran akan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik serta berorientasi pada kepentingan publik. (ADV)
