Kutai Timur, upnusakita.com – Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, menyatakan bahwa pembangunan berbasis komunitas merupakan solusi utama untuk menciptakan proyek yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam keterangannya usai menghadiri rapat koordinasi di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jumat (22/11/2024), Yusuf menegaskan bahwa komunitas lokal harus terlibat secara aktif dalam setiap proses pembangunan.
“Masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lingkungan mereka, sehingga kolaborasi dalam pembangunan sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa proyek-proyek pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Kutai Timur sering kali mengabaikan suara masyarakat. Akibatnya, banyak infrastruktur yang tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Pembangunan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat hanya akan menghasilkan infrastruktur yang tidak dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Untuk mengatasi hal ini, Yusuf mendorong pendekatan pembangunan partisipatif. Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Keterlibatan ini tidak hanya memastikan program yang lebih relevan, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab di kalangan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
“Ketika keterlibatan ini terjalin, masyarakat akan lebih peduli untuk merawat hasil pembangunan,” tambahnya.
Yusuf juga menekankan bahwa model pembangunan berbasis komunitas mendukung prinsip keberlanjutan. Dengan memahami kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga untuk generasi mendatang.
Lebih lanjut, Yusuf mengajak pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk mendukung pendekatan ini. Ia menyarankan dialog yang lebih intensif antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. “Saya juga mengajak pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi dialog dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan,” tandasnya.
Di akhir keterangannya, Yusuf berharap agar pemerintah di tahun anggaran mendatang lebih memprioritaskan program-program pembangunan yang inklusif. Ia percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah akan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kutai Timur. (ADV)
