Balikpapan – Dari sekitar 12.500 lulusan SMP setiap tahun, hanya separuh yang bisa ditampung di sekolah negeri. Kondisi ini disorot oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, sebagai situasi darurat pendidikan di Kota Balikpapan.
H. Baba mengungkapkan bahwa daya tampung SMA negeri di Balikpapan saat ini hanya mampu menampung sekitar 51 persen lulusan SMP. Selebihnya, siswa terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta yang biayanya lebih tinggi.
“Lulusan SMP itu kurang lebih 12.500 lebih. SMA baru bisa menampung sebanyak 51%. Sisanya ke swasta,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, Jumat (4/7/2025).
Ia menambahkan bahwa banyak orang tua mengeluhkan biaya masuk SMA swasta, terutama karena adanya pungutan uang gedung yang cukup besar. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan subsidi melalui BOSDA untuk membantu siswa yang masuk sekolah swasta.
“SMA swasta ada uang gedung. Apa bisa di komparasi melalui BOSDA untuk sekolah swasta? Ada subsidi untuk uang gedung,” ungkapnya.
DPRD Kalimantan Timur, kata H. Baba, telah meminta agar pemerintah provinsi segera membangun unit sekolah baru, baik SMA maupun SMK, di Kota Balikpapan untuk mengatasi ketimpangan daya tampung tersebut.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk dibangunkan SMA/SMK di Kota Balikpapan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi menyeluruh terkait kondisi SMK dan SMA se-Kalimantan Timur untuk mencari solusi jangka panjang terhadap ketimpangan sarana pendidikan antarwilayah.
Dengan semakin tingginya angka lulusan dan keterbatasan daya tampung, pembangunan sekolah baru dianggap mendesak untuk memastikan semua siswa memiliki akses pendidikan menengah yang layak dan terjangkau. (ADV).
