Samarinda – “Kami sambut dengan semangat, jangan hanya jadi wacana.” Pernyataan tegas ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, usai Rapat Paripurna ke-21 pada Selasa (1/7/2025) yang lalu, menanggapi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mendorong kerja sama aktif antara pengusaha tambang dan migas dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Firnadi, inisiatif tersebut merupakan upaya strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selama ini, perusahaan besar yang mengelola kekayaan alam Kalimantan Timur dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita mendukung sepenuhnya pernyataan Pak Gubernur yang meminta pengusaha tambang dan migas untuk turut serta membangun Kalimantan Timur melalui kerja sama dengan BUMD kita,” ujarnya di ruang kerjanya.
Ia menilai, pelibatan aktif BUMD dapat memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sektor energi, terutama di bidang jasa pendukung seperti logistik, bongkar muat, hingga penyediaan sarana prasarana industri.
“Optimalisasi peran BUMD sangat penting sebagai komponen dasar pembangunan, khususnya dalam penyediaan dana untuk mendukung anggaran daerah,” tambah Firnadi.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjutnya, siap mendorong langkah konkret guna memperkuat kapasitas dan peran BUMD di sektor-sektor strategis. Terlebih Gubernur Rudy Mas’ud telah membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha, ini menurutnya harus menjadi “gayung bersambut.”
Firnadi berharap sinergi antara BUMD dan perusahaan tambang tidak berhenti sebagai rencana semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kerja sama bisnis yang saling menguntungkan dan berpihak pada kepentingan rakyat daerah.
“Kita harapkan pekerjaan-pekerjaan turunan dari industri ini bisa dimaksimalkan oleh BUMD kita. Tentunya dengan skema dan standar yang dibicarakan bersama,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa BUMD harus dilibatkan dalam sektor pertambangan dan migas, termasuk potensi migas lepas pantai. Menurutnya, potensi besar ini tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja ke tangan luar, melainkan harus menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Ia juga mendorong sinergi lebih luas melalui layanan perbankan dari Bankaltimtara, termasuk fasilitas kredit, investasi, dan pengelolaan keuangan perusahaan tambang dan migas yang bekerja sama dengan BUMD.
“Bantu pengusaha lokal dan Perusda. Untuk peningkatan penerimaan asli daerah,” ujar Rudy.
Firnadi menilai bahwa strategi kolaboratif ini adalah bagian dari reformasi fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan. Ia menegaskan bahwa Kalimantan Timur harus menjadi daerah kuat, tidak hanya sebagai lumbung sumber daya nasional, tetapi juga sebagai wilayah mandiri secara ekonomi. (ADV).
