Upnusa, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mempercepat penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program strategis pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lahan seluas sekitar delapan hektare di Jalan Simono, Sangatta Utara, kini memasuki tahap pematangan sebagai salah satu syarat utama sebelum pembangunan fisik dimulai.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutim, Noviari Noor, di Ruang Kapur Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Kamis (30/7/2026).
Noviari mengatakan lahan yang disiapkan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Meski sertifikatnya masih dalam proses, status kepemilikannya telah jelas sehingga dapat diproses sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Lahan yang kita siapkan harus memenuhi persyaratan. Sertifikatnya masih dalam proses, tetapi lahannya sudah merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” kata Noviari.
Ia menjelaskan, kawasan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi perumahan pegawai itu memiliki luas sekitar 20 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar delapan hektare dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan kompleks Sekolah Rakyat.
Saat ini, pemerintah daerah masih menyelesaikan penyusunan desain tata letak kawasan yang diajukan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur di Samarinda. Setelah desain disetujui, kebutuhan anggaran pematangan lahan akan dihitung berdasarkan kajian teknis Dinas Pekerjaan Umum sebelum dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Desain tata letak saat ini sedang kami ajukan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur di Samarinda. Setelah desainnya ditetapkan, baru dapat dihitung kebutuhan biaya pematangan lahannya,” ujar Noviari.
Pemkab Kutim menargetkan seluruh proses penyiapan lahan selesai pada tahun ini. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, pemerintah pusat akan melakukan survei teknis untuk menentukan kelayakan pembangunan.
“Target kita tahun ini seluruh penyiapan lahannya selesai. Setelah itu kementerian akan melakukan survei teknis di lapangan. Kalau semua persyaratan terpenuhi, mudah-mudahan pembangunan fisiknya bisa dimulai tahun depan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menegaskan Sekolah Rakyat tidak menggantikan sekolah negeri. Program tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah terdata pemerintah, termasuk anak yatim, piatu, maupun anak yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.
“Sekolah negeri tetap berjalan seperti biasa dan melayani semua masyarakat. Sementara Sekolah Rakyat memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Ernata.
Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep sekolah berasrama. Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari tempat tinggal, makan, seragam, perlengkapan belajar hingga biaya pendidikan, ditanggung oleh negara. Selain pembelajaran akademik, sekolah juga menitikberatkan pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup.
Sementara itu, staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kutim, Rizki, mengatakan pekerjaan pematangan lahan diproyeksikan berlangsung selama 117 hari kalender. Pekerjaan meliputi pengupasan tanah, perataan permukaan, pekerjaan cut and fill, hingga pembentukan kontur sesuai desain teknis.
Setelah pematangan lahan selesai, pemerintah pusat akan melakukan survei lanjutan, termasuk soil test untuk menguji daya dukung tanah. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar penyusunan desain konstruksi sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat dimulai. Dengan demikian, tahapan yang berlangsung saat ini menjadi fondasi awal bagi hadirnya akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kutai Timur. (Adv/up1_setkab)
