Upnusa, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali meraih penghargaan pada ajang Tribun Kaltim Award 2026 yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Tribun Kaltim di Ballroom Nusantara Hotel MaxOne Balikpapan, Kamis (30/7) malam. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi juga menerima penghargaan atas kontribusinya dalam mengawal pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diterima Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur Ronny Bonar H. Siburian yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi.
Ronny mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
“Memang itulah komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka, transparan, dan berusaha semaksimal mungkin tidak ada pembiayaan,” katanya.
Menurut Ronny, transparansi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat sistem birokrasi agar terhindar dari praktik maladministrasi maupun pelanggaran hukum lainnya.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencoba komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti maladministrasi. Selama ini kepemimpinan Bapak Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Bapak Wakil Bupati Mahyunadi telah memberikan kontribusi besar dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan terbuka,” ujarnya.
Selain memperkuat integritas birokrasi, Pemkab Kutim juga terus mengembangkan transformasi digital dalam pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
“Kita berharap dengan adanya transformasi digital masyarakat terbiasa memanfaatkan layanan digital semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan dampak positif, menciptakan efisiensi, dan mempercepat pelayanan agar masyarakat tidak merasa terbebani,” kata Ronny.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi menyebut penghargaan yang diterimanya menjadi motivasi bagi lembaga legislatif untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, kami dari DPRD tidak menyangka perhatian media begitu besar. Namun, kewajiban kami tidak berhenti di situ. Kami akan terus mengawal pembangunan agar kinerja pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur,” ujarnya.
Menurut Jimmi, media massa bersama masyarakat memiliki peran penting sebagai bagian dari kontrol sosial dalam mengawal jalannya pembangunan. Ia berharap sinergi tersebut terus terjaga agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kami bersyukur masyarakat ikut terlibat, terutama media yang begitu teliti mengamati kinerja legislatif. Harapannya, media terus menjadi mitra dalam mengontrol pembangunan dan mengawasi kinerja anggota DPRD di Kutim,” katanya.
Jimmi juga menilai pelaksanaan pembangunan melalui skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC) memberikan ruang bagi pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan strategis dengan kualitas yang lebih baik sekaligus memberi kesempatan kepada DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan.
“Program multiyears memberikan kesempatan bagi pelaksana untuk memastikan kualitas pekerjaan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan waktu yang cukup, kami memiliki kesempatan untuk mengawasi pembangunan agar berjalan sebaik-baiknya,” ujar Jimmi.
Ronny dan Jimmi turut menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-23 Tribun Kaltim. Keduanya berharap media massa terus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Adv/up1_setkab)
